Evolusi Psikologi di Kebijakan Publik: Efisiensi Kebijakan yang Telah Ada

        Kebijakan publik sangatlah penting dan berdampak setiap hari, dari hal sederhana, nasional hingga internasional. Berpengaruh dengan besar kecilnya kebijakan itu sendiri. Merriam Webster mengidentifikasikan kebijakan publik sebagai, “government policies that effect the whole population.”  Dimanfaatkan dalam menanggapi suatu isu atau masalah yang muncul dalam kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian. Isu – isu ini biasanya didasarkan pada sifat ekonomi, sosial, politik, dan psikologi.
        Jenn Galandy dalam tulisannya, terlepas dari ukuran atau tingkatannya, perubahan kebijakan dapat membantu meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan orang lain. Kebijakan seperti undang – undang untuk melindungi pekerja, atau legalisasi untuk memberikan hak pilih kepada perempuan, keduanya adalah contoh bagaimana implementasinya kebijakan dapat mengubah kehidupan orang lain lebih baik. 
        Kebijakan publik merupakan alat utama untuk memastikan demokrasi memenuhi janjinya, yaitu kesetaraan, kemakmuran, dan keadilan. Proses pembuatan kebijakan yang baik akan memberikan landasan bagi alokasi sumber daya alam dan manusia suatu kelompok secara efisien. Tujuan dari kebijakan publik ini adalah membuat kebijakan yang sehat dan komprehensif.
        Kita sekarang sudah tahu apa itu kebijakan publik, dapat mempengaruhi kehidupan, komunitas, bahkan dunia dengan kompleksitasnya. Apakah pemerintah dan pembuat kebijakan memahami betul dan sadar dengan kebijakan yang ada? Bagaimanakah kebijakan publik yang sehat di zaman revolusi ini?
        Tantangan dari kebijakan yang ada sekarang adalah beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Membuat terbang jauh dari limitasi tradisi yang sudah tidak berisi. Pembaharuan distributif dari segi mobilitasi sosial, pendidikan, kesehatan publik, perubahan iklim, ekonomi, dan sebagainya mengalami terus mengalami perubahan juga permasalahan. Diperlukan generasi yang sadar, peduli, dan berinovasi jauh melampaui batas untuk dapat maju ke depan. 
        Evolusi dari behavioral science di kebijakan public, evolusi budaya sebagai kerangka kerja untuk mengatasi kesenjangan kontekstual dalam intervensi kebijakan publik. Hubungan psikologi dalam kebijakan memang sangat dekat. Menurut Fischhoff, saat kebijakan yang akan dibuat berhubungan dengan human behavior maka kehadiran ahli psikologi dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. 
        Interverensi behavioral science sebagai alat ampuh mengembangkang intervensi kebijakan public untuk mengubah perilaku. Tentu, transisi dari prinsip ke praktik sering dimoderator oleh faktor konsektua, seperti budaya yang menggagalkan upaya untuk menggeneralisasi kesuksesan masa lalu. Evolusi budaya merupakan langkah alami berikutnya untuk behavioral science, menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi kesenjangan konsektual ini. Menawarkan ujian penting bagi evolusi budaya jika teori dan eksperimen di lapanagan tidak bekerja di dunia nyata, mereka tidak dapat bekerja dengan baik.
        Psikologi dan perilaku kita dibentuk dari jutaan tahun evolusi genetik, ribuan tahun evolusi budaya, dan pengalaman seumur hidup yang singkat. Dual inheritance theory menjelaskan bagaimana gen, budaya, dan pembelajaran individu berinteraksi lalu membentuk perilaku manusia, bagaimana berevolusi sebagai spesies berbudaya, bagaimana budaya itu berkembang, dan bagaimana evolusi gen budaya telah membentuk psikologi dan fisiologi manusia. Sebagian besar perilaku dibentuk oleh budaya, yaitu nilai, keyakinan, perilaku, norma, keterampilan pengetahuan, dan teknologi yang dimiliki masing – masing individu. Sehingga, dual inheritance theory dan evolusi budaya menjadikan kerangka untuk memahami dan mengubah perilaku.

Evolusi budaya dan tantangan yang dihadapi behavioral science
        Krisis replikasi dengan malpraktik metodelogis dan kejahatan ikut berkonstribusi dan dapat diselesaikan dengan metode terbuka. Seperti transparansi dalam penelitian atau kebijakan dalam lapangan. Namun, masalah yang lebih besar adalah kurangnya kerangka teoritis formal yang membahas. Faktor konsektual, ini konteks penting karena jalan ke depan dari prespektif evolusi budaya termasuk memahami mengintegrasikan isyarat pembelajaran sosial yang berbeda. Misalnya, orang yang berada di kelas atas akan melakukan suatu hal dan yang berada di kelas berbeda melakukan hal lain, dan mengakui budaya dapat tumpang tindih dari distribusi budaya yang tertanam di lingkungan. Evolusi budaya makin terintegrasi oleh ilmu biologi, ilmu sosial, kebijakan, dan humaniora lainnya yang ada.
        Aplikasi behavioral science terus mengalami pertumbuhan. Namun, pekerjaan di bidang – bidang pemerintahan, kesehatan, institusi demokrasi, dan pembangunan lebih banyak menghadapi tantangan. Contohnya, kasus inisiatif kesehatan masyarakat terkadang bertentangan dengan budaya dan tradisi lokal. Kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesehatan masyarakat, kemungkinan hal ini akan mendapat reaksi ketidakpatuhan dari beberapa dari masyarakat yang ada. Hasil menunjukkan bahwa lingkungan di mana sebagian besar populasi yang resisten terhadap kebijakan, sehingga pembuat kebijakan dapat memaksimalkan efek total dari kebijakan dengan menargetkan, bukan mereka yang paling mungkin berubah, tetapi mereka yang paling resisten terhadap kebijakan, meninggalkan yang sebanding ini kasus mudah dari endogenous spillovers melalui social learning. Di mana sikap tidak dapat diperkirakan, contohnya, karena kekhawatiran dari keinginan sosial dari data respons, individu tidak mau mengakui keyakinan non-normatif. Pembuat kebijakan sebaiknya memilih untuk menargetkan sampel acak, seperti melalui “edutainment” daripada yang paling sesuai atau akan menyebabkan polarisasi.

Ketergantungan dari historical path 
        Lembaga formal dapat dianggap sebagai harderned culture. Kebijakan ditulis untuk kemudahan koordinasi dan penerapan yang lebih mudah. Nyatanya, tidak ada institusi yang dapat mengantisipasi semua kemungkinan perilaku, Tentu dapat berasumsi adanya ketidakmampuan untuk kebebasan berbicara, kebebasan dalam berprilaku, aturan yang tidak memihak, supremasi hukum, masyarakat sekuler, dan sebagainya. Tanpa pilar budata yang tepat, sebuah institusi akan runtuh

Budaya dan Membentuk Efisiensi di Institusi
        Memperhitungkan norma tetap hal utama, tetapi pembuat kebijakan dapat mengubah norma. Tantangannya, ketika norma sudah melekat dan membuaat kebiasaan mandiri. Seperti, kepercayaan mengikat orang ke dalam masyarakat. Sejauh mana kita saling peduli dan ada di masyarakat. Batas - batas siapa yang kita percayai dan berapa banyak batas - batas yang ada di masyarakat. Jika percaya bahwa setiap orang tunduk dengan aturan hukum, terlepas latar belakang mereka, posisi, siapa yang mengenali mereka di lingkungan, dan percaya bahwa pemerintah mewakili kepentingan bersama, kita secara langsung dapat mempercayai semua dari hal terkecil masyarakat yang ditinggali bersama. Ketika kepercayaan pemerintah itu gagal, masyarakat akan kembali kepada kelompok mereka sendiri. Kelompok - kelompok yang memiliki kepercayaan alami turun - temurun dan pergeseran ini menjadikan institusi yang tidak atau salah memihak menjadi masalah, institusi gagal karena ketidakcocokan norma, namun norma muncul karena institusi yang gagal.
        Tantangan lainnya bagaimana individu dalam masyarakat dapat berpikiran terbuka. Sebaik - baiknya kebijakan tidak akan dapat dijalankan dengan baik jika tidak adaptif terhadap perubahan. Di jurnal The Role of Actively Open Minded Thinking in Information Acquisition, Accuracy, and Calibration, disebutkan bahwa individu yang berpikiran terbuka akan lebih berhati - hati dalam menangani informasi dan lebih sukses dalam memperoleh pemecahan yang tepat. Berpikiran terbuka dapat mengesampingkan keyakinan pribadi serta membuat evaluasi yang lebih akurat. Hambatan terbesar menjadi open minded adalah takut akan keraguan, takut disalahkan, takut didorong ke dalam keputusasaan dan dipermalukan. Salah satu cara untuk menghadapi hambatan tersebut adalah dengan mengalahkan ego diri, sehingga mau menerima pandangan orang lain jika memang pandangan tersebut benar, faktor ego atau aspek emosiona adalah penentunya. 
        Cultural evolutionary behavioral science biasanya menyarankan cara spesifik untuk menyelesaikan tantangan kebijakan. Tantangan ekonomi saat ini adalah perencana, pembuat kebijakan inovatif lebih dibutuhkan dibanding yang tidak memahami evolusi. Dibanding merancang institusi yang efisien, merancang perkembangan institusi secara efisien lebih dibutuhkan mengiringi perkembangan zaman. Pentingnya, terlebih generasi muda untuk open minded, karena dengan begitu akan memiliki akses untuk proses pembelajaran hingga tumbuh menjadi lebih bijaksana. Menjadi generasi yang lebih berkualitas, menjadi sosok yang lebih terbuka, menjadi yang lebih peduli terhadap masalah sosial, sehingga akan selalu dapat menjawab policy challenge di berbagai aspek kehidupan.

Refrensi
Schimmelpfennig, Robin & Muthukrishna, Michael. (2022). Cultural Evolutionary Behavioral Science in Public Policy
Fischhoff, B. (1990). Psychology and public policy: Tool or toolmaker? American Psychologis
Oppong, Seth. (2016). Psychology in The Servicing of Public Policy and Development Planning: The Case of Ghana
Galandy, Jenn. (2018). What is Public Policy and How Does it Affect Me? https://jenngalandy.com/what-is-public-policy-and-how-does-it-affect-me/
Haran & Ritov. (2018). The Role of Actively Open Minded Thinking in Information Acquisition, Accuracy, and Calibration